Balibo, Antara Persepsi dan Kontroversi

KEKECEWAAN langsung menyeruak ketika tahu bahwa “Balibo”, film yang bercerita mengenai kasus kematian lima wartawan Australia di Timor Timur (Timor Leste) , dibatalkan penayangannya di Jakarta International Film Festival (Jiffest) pekan lalu. Gunting Lembaga Sensor Film (LSF) yang bertindak. Film ini dinilai tak layak untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia.

Kontroversi melalui pro dan kontra yang saling berbalasan, lantas terlontar. Ada yang bilang, film ini dikhawatirkan akan menorehkan luka lama antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste, hingga kekhawatiran menodai rasa nasionalisme atas nama pemutarbalikan fakta. 

Mungkin LSF lupa, sebagian masyarakat Indonesia masih suka dengan hal-hal yang bersifat kontroversial. Agenda setting dari pelarangan itu membuahkan rasa penasaran masyarakat sebagai dampak Streisand effect, yang artinya kurang lebih adalah sebuah informasi yang justru tersebar lebih luas karena adanya usaha penyensoran informasi.

Hal itu dibuktikan dengan penayangan film “Balibo” di Bandung pertama kali untuk umum di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Selasa (8/12). Ratusan penonton datang memadati aula GIM, hingga rela menonton sambil berdiri di jendela atau di belakang pintu. Karena banyaknya permintaan, penyelenggara yang dimotori oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar kembali pemutaran film yang disutradarai oleh Rob Connoly itu beberapa jam kemudian.  

Padahal, festival film seperti Jiffest merupakan sebuah pertunjukan yang sama sekali tak populis seperti penayangan film reguler di pusat perbelanjaan. Mayoritas penonton datang dari kalangan penikmat film yang tidak baru menonton satu atau dua film saja. 

Di era yang (seharusnya) transparan, agaknya terkesan arogan jika sebuah lembaga mengkebiri hak masyarakat untuk mencari informasi. Walaupun jika dilihat seksama, film “Balibo” tentu tak bisa dijadikan rujukan sejarah karena metode penyampaiannya yang lebih mirip aksi hero Hollywood. Beberapa bloopers (adegan tak logis) pun beberapa kali muncul, menguatkan persepsi bahwa masyarakat tak bisa menelan mentah-mentah. 

Ya. Di balik spesial efek yang membuat terpana dan aksi yang seperti mendekati nyata, “Balibo” hanya sebuah fiksi yang dirangkai dari kepingan sejarah penuh konspirasi. Nyaris tak ada bedanya dengan ketika film Indonesia menggambarkan tentara Belanda hanya sebagai penjahat perang. Atau film perang lain yang berpihak pada salah satu kubu. 

Dengan adanya sensor LSF, masyarakat diharap bisa terus menjaga persepsi mengenai film yang “boleh” ditonton dan “tidak boleh” ditonton. Mungkin anggota LSF sedang tertidur hingga tak memotong adegan parade (maaf) bikini dalam “Air Terjun Pengantin”, atau film bergenre sejenis, sehingga film seperti itu justru asyik melenggang dari satu bioskop ke bioskop lain. 

Kalangan tertentu yang berniat untuk menyaksikan “Balibo”, tentu tertarik karena sebelumnya mengetahui adanya perkembangan kasus ini. Dengan adanya pelarangan demi pelarangan, lebih banyak masyarakat yang justru ingin menyaksikan walau dengan “bekal” sejarah yang minim. Bukan tak mungkin, LSF yang justru salah persepsi mengenai penonton di Indonesia.***